“ ISU – ISU
EKONOMI DAN POLITIK DARI PENETAPAN STANDAR “
Disusun Oleh :
Fitriatun
Nida ( 2011. 35. 1509)
Yuniasih
Solifah ( 2012. 35. 1805)
Yusnia
Pohan ( 2011. 35. 1484)
Fauzi
Aprianto ( 2011. 35. 1534)
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi (STIE) Ahmad Dahlan Jakarta
2014/2015
ISU –
ISU EKONOMI DAN POLITIK DARI PENETAPAN STANDAR
BAB 1
Pendahuluan
Akuntansi Indonesia mengalami pasang surut perkembangan. Ada berbagai
faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi di Indonesia. Faktor tersebut
antara lain lingkungan politik dan ekonomi serta organisasi profesi. Seperti
yang diketahui, Indonesia telah mengalami perubahan dalam lingkungan politik
dengan ditandai pergantian kepemimpin yang memiliki karakter berbeda. Perbedaan
karakter kepemimpinan ini pada akhirnya akan mempengaruhi model ekonomi negara
serta mempengaruhi praktik akuntansi. Standar akuntansi dapat dikatakan sebagai
pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan pernyataan resmi
tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan berwenang dan
berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya terdiri dari:
(1) deskripsi tentang masalah yang dihadapi
(2) diskusi logis atau cara memecahkan masalah
(3) terkait dengan keputusan/ teori diajukan suatu
solusi
Standar
akuntansi merupakan landasan atau petunjuk bagi mereka untuk melakukan praktek
atau kegiatan di bidang akuntansi, agar laporan keuangan lebih berguna dan
tidak menyesatkan. Hal ini diperjelas oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian
laporan keuangan bagi perusahaan, dana pensiun dan unit ekonomi lainnya adalah
sangat penting, agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat
diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Oleh karena itu, maka standar
akuntansi merupakan suatu pedoman yang wajib ditaati bagi mereka yang melakukan
kegiatan di bidang akuntansi, dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Tetapi
perlu diingat bahwa Standar Akuntansi Keuangan sebagai suatu pedoman yang
diikuti kebiasaan tentulah bukan merupakan pedoman yang sifatnya universal dan
berlaku mutlak sesuai keadaan, waktu dan tempat. Standar Akuntansi Keuangan
dalam perkembangannnya tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor lain,
misalnya pandangan para ahli di bidang akuntansi, perkembangan politik dan
ekonomi, peraturan pemerintah dan faktor-faktor lainnya.
Dengan demikian, maka yang perlu
diketahui dari Standar Akuntansi tersebut adalah pedoman dan petunjuk apakah
yang dapat diberikan oleh Standar Akuntansi tersebut? Standar Akuntansi dapat
memberikan petunjuk tentang bagaimanakah caranya sumber-sumber ekonomi yang
ditimbulkannya dicatat sebagai “harta” dan “kewajiban”. Jika terjadi perubahan
atas harta dan kewajiban itu bagaimanakah cara mencatatnya, kapan perubahan
tersebut dicatat serta bagaimanakah cara mengukurnya, informasi apa saja yang perlu
diungkapkan dan bagaimana cara mengungkapkannya dan sebagainya.
BAB
II
Pembahasan
Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktek
akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang
berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan
orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu
lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dengan kata lain,
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku
akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) mencakup konvensi,
peraturan dan prosedur yang sudah disusun dan disahkan oleh lembaga resmi
(standard setting body) pada saat tertentu. Menurut Twedie, standar akuntansi
dihasilkan dari lima interaksi, yaitu:
1) peristiwa
ekonomi;
2) kepentingan pribadi;
3) penyebaran ide-ide;
4) perjalanan sejarah;
5) pengaruh internasional.
Sedangkan menurut Nobes dan Parker mengatakan
faktor budaya, sosial dan politik merupakan faktor dominan yang mempengaruhi
regulasi akuntansi di berbagai negara. Dengan demikian jelas bahwa penentuan
standar akuntansi tidak hanya menyangkut masalah teknis. Standar akuntansi
dapat dikatakan sebagai pedoman umum penyusunan laporan keuangan yang merupakan
pernyataan resmi tentang masalah akuntansi tertentu yang dikeluarkan oleh badan
berwenang dan berlaku dalam lingkungan tertentu. Standar akuntansi biasanya
terdiri dari:
1) deskripsi
tentang masalah yang dihadapi;
2) diskusi logis atau cara memecahkan masalah;
3) terkait dengan keputusan/ teori diajukan
suatu solusi.
Standar akuntansi menurut Edey (1977) dibagi
menjadi empat tipe, yaitu:
1) tipe 1:
akuntan harus memberitahukan kepada pengguna tentang apa yang mereka kerjakan
dengan cara mengungkapkan metode dan asumsi (kebijakan akuntansi) yang di anut;
2) tipe 2: membantu pencapaian beberapa
keseragaman penyajian tentang pernyataan akuntansi tertentu;
3) tipe 3:
menghendaki pengungkapan hal-hal khusus yang mempengaruhi pertimbangan
pengguna;
4) tipe 4:
menghendaki keputusan implisit/eksplisit yang harus di buat tentang penilaian
aktiva dan penentuan laba yang disetujui.
Penentuan standar merupakan pilihan sosial sehingga suatu standar mungkin
bermanfaat bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain. Kebanyakan isu-isu
yang berkaitan dengan akuntansi secara politik bersifat sensitif yang
disebabkan:
1) kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila
terdapat pertentangan;
2) informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat
kemakmuran penggunaannya. Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu:
a) Rrepresentative Faithfulness, pendekatan ini
menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan
melalui proses penentuan standar. Pendekatan ini menyamakan akuntansi dengan
proses pemetaan dimana peta harus dibuat akurat dengan menggambarkan keadaan
keuangan perusahaan secara wajar.
b) Economic
Consequences, pendekatan ini menghendaki asopsi standar yang memiliki
konsekuensi ekonomi menguntungkan. Pendekatan ini cenderung mengarah penentuan
standar yang memiliki pengaruh positif.
Proses
Penentuan Standar Akuntansi Keuangan
Biasanya proses penentuan standar dilakukan melalui
proses terbuka (due-procees). FASB sebagai contoh dalam proses ini mengikuti
prosedur sebagai berikut:
1) identifikasi
masalah dari masalah yang muncul di catat dalam agendanya;
2) penunjukkan
grup yang anggotanya terdiri dari masyarakat akuntansi dan bisnis;
3) Discussion
Memrorandum (DM) di sebarkan kepublik untuk di evaluasi selama satu Periode
paling lambat 60 hari;
4) pendapat
dilakukan untuk membahas keunggulan dan kelemahan berbagai alternatif yang
diajukan FASB;
5) atas
berbagai komentar yang diterima, FASB mengeluarkan “exposure draft” (ED)
mengenai standar akuntansi yang diajukan. ED menentukan posisi yang pasti dari
FASB tentang masalah yang dibahas; 6) ED disebarluaskan ke masyarakat untuk di
evaluasi paling lambat 30 hari; Atas dasar berbagai komentar yang diterima,
maka FASB mengambil langkah sebagai berikut:
a)
mengadopsi standar tersebut sebagai pernyataan resmi;
b)
mengajukan revisi terhadap standar yang diusulkan melalui prosedur “due
process”;
c)
menunda pengeluaran standar dan menyimpan masalah dalam agenda;
d)
tidak mengeluarkan standar dan
menghapus isu dari agenda;
e)
pendekatan Penentuan Standar.
Dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan
standar akuntansi adalah:
·
Pendekatan Pasar Bebas: Pendekatan ini dilandasi asumsi bahwa informasi
akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa dengan barang atau jasa yang lain.
Sehingga informasi akuntansi akan dipengaruhi kekuatan permintaan dan
penawaran. Pasar dipandang sebagai mekanisme yang ideal untuk menentukan jenis
informasi yang harus diungkapkan dan kelompok penerima informasi. Dengan
demikian standar akuntansi menentukan informasi yang dihasilkan dan siapa akan
menerima informasi.
·
Pendekatan regulasi: Pendekatan ini
berpendapat bahwa kegagalan pasar atau informasi yang asismetris dalam
kaitannya dengan kuantias dan kualitas.
Perbedaan
Praktik Akuntansi dengan Standar Yang Ditentukan Standar Akuntansi
Perbedaan Praktik Akuntansi dengan
Standar yang Ditentukan Standar Akuntansi adalah regulasi aturan (termasuk pula
hukum dan anggaran dasar) yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan
standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Dapat
dikatakan standar akuntansi merupakan hasil dari penetapan standar, meskipun
praktiknya tidak sesuai dengan standar. Empat (4) Alasan mengapa praktik tidak
sesuai dengan standar yaitu:
1) Di
kebanyakan Negara, hukuman atas ketidakpatuhan dengan akuntansi resmi cenderung
lemah dan tidak efektif;
2) Secara suka
rela perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang
diharuskan; 3) Beberapa negara
memperbolehkan perusahaan untuk mengabaikan standar akuntansi jika dengan
melakukannya operasi dan posisi keuangan perusahaan akan tersajikan secara
lebih baik;
4) Di beberapa negara standar akuntansi hanya
berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk
laporan konsolidasi.
Sistem Akuntnsi di Beberapa Negara
Maju
1)
Jepang
Akuntansi dan Pelaporan
keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestik dan
internasional, untuk memahami akuntansi Jepang, seseorang harus memahami
budaya, praktik usaha dan sejarah Jepang. Perusahaan-perusahaan Jepang saling
memiliki akuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki
perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi
industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Modal usaha keiretsu,
ini sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi struktural yang dilakukan
Jepang untuk mengatasi stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis
keuangan yang mengikuti pecahnya ekonomi gelembung Jepang juga mendorong
dilakukannya evaluasi menyeluruh atas standar pelaporan keuangan Jepang.
Regulasi
dan Penegakan Aturan Akuntansi
Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap
akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada tiga undang-undang:
Hukum Komersial, Undang-undang pasar modal dan Undang-undang pajak penghasilan
perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementrian Kehakiman (MOJ), hukum
tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki
pengaruh besar. Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut
dalam undang-undang pasar modal yang diatur oleh kementrian keuangan dibuat
berdasarkan undang-undang pasar modal AS dan diberlakukan terhadap Jepang oleh
Amerika Serikat selama masa pendudukan AS setelah perang dunia II. Tujuan utama
SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan.
Pelaporan Keuangan
Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Komersial diwajibkan untuk menyusun
laporan wajib yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang
saham, yang berisi hal-hal berikut:
a) Neraca;
b) Laporan Laba
rugi;
c) Laporan
Usaha;
d) Proposal
atas Penentuan Penggunaan (apropriasi) Laba ditahan;
e) Skedul Pendukung Perusahaan yang
mencatatkan sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan
Undang-undang pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar
yang sama dengan Hukum komersial ditambah dengan laporan arus kas.
Pengukuran
Akuntansi
Hukum komersial mewajibkan perusahaan perusahaan besar untuk menyusun
laporan konsolidasi, perusahaan yang mencatat saham harus menyusun laporan
konsolidasi sesuai dengan SEL. Akun perusahaan secara terpisah merupakan dasar
bagi laporan konsolidasi dan umumnya prinsip akuntansi yang sama digunakan
untuk keduannya. Anak perusahaan dikonsolidasikan jika induk perusahaan secara
langsung dan tidak langsung mengendalikan kebijakan keuangan dan
operasionalnya. Meskipun metode penyatuan kepemilikan diperbolehkan, metode
pembelian untuk penggabungan usaha umumnya digunakan. Goodwill diukur menurut
dasar nilai wajar aktiva bersih yang diakuisisi dan diamortisasi selama
maksimum 20 tahun, metode ekuitas digunakan untuk mencatat usaha patungan.
2) Amerika
Serikat
Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan
Sektor Swasta (Badan Standar Akuntansi Keuangan/FASB), hingga tahun 2002
Institut Amerika untuk Akuntan Publik Bersertifikat.
Regulasi dan Penegakan Aturan
Akuntansi
Prinsip-prinsip
akuntansi yang diterima secara umum (GAAP) terdiri dari seluruh standar,
aturan, dan regulasi keuangan yang harus diperhatikan ketika menyusun laporan
keuangan, laporan keuangan seharusnya menyajikan secara wajar posisi keuangan
suatu perusahaan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
yang diterima secar umum.
Pelaporan
keuangan
Laporan tahunan yang semestinya dibuat sebuah
perusahaan AS yang besar meliputi:
a) Laporan manajemen;
b) Laporan
auditor independen;
c) Laporan keuangan utama (laporan laba rugi, arus
kas, laba komprehensif, ekuitas pemegang saham);
d) Diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi
dan kondisi keuangan;
e) Pengungkapan atas kebijakan akuntansi dengan
pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan;
f) Catatan atas laporan keuangan;Perbandingan data
keuangan tertentu selama lima atau sepuluh tahun;
g) Data kuartal terpilih. Laporan keuangan konsolidasi
bersifat wajib dan laporan keuangan AS yang diterbitkan biasanya tidak memuat
hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh
anak perusahaan yang dikendalikan (yaitu, dengan kepemilikan yang melebihi 50
persen dari saham dengan hak suara) harus dikonsolidasikan secara penuh,
walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen. Laporan keuangan interim (kuartalan) diwajibkan untuk
perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya
hanya berisi laporan keuangan ringkas yang tidak diaudit dan komentar manajemen
secara singkat.
Pengukuran Akuntansi
Aturan pengukuran
akuntansi di Amerika Serikat
mengasumsikan bahwa suatu entitas usaha akan terus melangsungkan usahanya.
Pengukuran dengan dasar akrual sangat luas dan pengakuan transaksi dan
peristiwa sangat tergantung pada konsep penanding.
3) Sistem Akuntansi di Inggris
Warisan Inggris bagi dunia sangat penting. Inggris merupakan negara pertama
di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi yang kita kenal sekarang. Konsep
penyajian hasil dan posisi keuangan yang wajar (pandangan benar dan wajar) juga
berasal dari Inggris.
Regulasi dan Penegakan Aturan Akuntansi
Dua sumber
utama standar akuntansi keuangan di Inggris adalah hukum perusahaan dan profesi
akuntansi. Undang-undang tahun 1981 menetapkan lima prinsip dasar akuntansi :
1. Pendapatan dan beban harus ditandingkan menurut dasar
akrual
2. Pos aktiva dan kewajiban secara terpisah dalam setiap
kategori aktiva, dan kewajiban dinilai secara terpisah
3. Prinsip konservatisme
4. Penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari
tahun ke tahun diwajibkan
5. Prinsip kelangsungan usaha diterapkan untuk perusahaan
yang menggunakan akuntansi
Undang-undang tersebut berisi aturan penilaian yang luas dimana akun-akun
dapat ditentukan berdasarkan biaya historis atau biaya kini.
Pelaporan Keuangan
Pelaporan
keuangan Inggris termasuk yang paling komprehensif di dunia. Laporan keuangan
umumnya mencakup :
1. Laporan Direksi
2. Laporan Laba dan Rugi dan Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Total Keuntungan dan Kerugian yang diakui
5. Laporan Kebijakan akuntansi
6. Catatan atas Referensi dalam Laporan Keuangan
7. Laporan Auditor
Pengukuran Akuntansi
Inggris memperbolehkan baik metode akusisi dan merger dalam mencatat
akuntansi untuk Penggabungan usaha. Meskipun demikian, kondisi penggunaan
metode merger begitu ketat sehingga hampir tidak pernah digunakan. Pada Tahun
2003, Departemen perdagangan dan Perindustrian mengumumkan bahwa mulai bulan
Januari 2005, Seluruh perusahaan Inggris diperbolehkan untuk menggunakan IFRS, selain
GAAP.
Setelah memahami beberapa
sistem akuntansi yang berlaku dibeberapa negara maju seperti yang telah
dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan maupun
perbedaan diantaranya. Hal ini disebabkan oleh faktor sejarah dan kebutuhan
serta kondisi dimana akuntansi itu tumbuh dan berkembang.
Perbedaan dan Persamaan Akuntansi di Negara Maju
Aturan dan sistem akuntansi di
negara-negara maju memiliki perbedaan dan juga persamaan sistem, di mana dalam
setiap standar yang di gunakan oleh negara tersebut memiliki kekurangan dan
kelebihan masing-masing dalam penerapan sistem akuntansi di negaranya. Standar
dan aturan akuntansi yang ditetapkan di negara tertentu tentunya tidak
sepenuhnya sama dengan negara lain. Peran profesi akuntan dalam menentukan
standar dan aturan akuntansi lebih banyak ditemukan di negara-negara yang telah
memasukkan aturan-aturan profesional dalam aturan-aturan perusahaan, seperti di
Inggris dan Amerika Serikat.
Christopher Nobes dan Robert Parker
(1995:11) menjelaskan adanya tujuh faktor yang menyebabkan perbedaan penting
yang berskala internasional dalam perkembangan sistem dan praktik akuntansi.
Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:
a)
Sistem hukum
Peraturan
perusahaan, termasuk dalam hal ini adalah sistem dan prosedur akuntansi, banyak
dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Beberapa negara
seperti Perancis, Italia, Jerman, Spanyol, Belanda menganut Sistem hukum yang
digolongkan dalam codified Roman law. Dalam codified law, aturan-aturan
dikaitkan dengan ide dasar moral dan keadilan, yang cenderung menjadi suatu
doktrin. Sementara itu negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat,dan
negara-negara persemakmuran Inggris menganut sistem common law. Dalam common
law, dicoba adanya suatu jawaban untuk kasus-kasus yang spesifik dan tidak
membuat suatu formulasi umum.
b)
Pemilik dana
Berdasarkan
sumber pendanaan, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang
pertama adalah perusahaan yang mendapatkan sebagian besar dananya dari para
pemegang saham di pasar modal (shareholder). Kelompok kedua adalah perusahaan
yang mendapatkan sebagian besar dananya dari bank, negara atau dana keluarga.
Umumnya di negara-negara dengan sebagian besar perusahaan yang dimiliki oleh
shareholders namun para shareholders ini tidak mempunyai akses atas informasi
internal, lebih banyak tuntutan atas adanya pengungkapan (disclosure),
pemeriksaan (audit) dan informasi yang tidak bias (fair information).
c)
Pengaruh sistem perpajakan
Sejauh mana sistem
perpajakan dapat mempengaruhi sistem akuntansi adalah dengan melihat sejauh
mana peraturan perpajakan menentukan pengukuran akuntansi (accounting
measurement). Di Jerman, pembukuan menurut pajak harus sama dengan pembukuan
komersial. Sedangkan di banyak negara lain seperti Inggris, Amerika Serikat dan
juga termasuk Indonesia, terdapat aturan – aturan yang berbeda antara
perpajakan dan komersial perusahaan. Contoh yang paling jelas mengenai hal ini
adalah depresiasi.
d)
Kemantapan profesi akuntan
Badan-badan
yang dibentuk sebagai wadah profesi ternyata berbeda- beda di setiap negara,
dan hasil yang berupa aturan-aturan atau standar dipengaruhi oleh bentuk,
wewenang dan anggota dari badan-badan tersebut. Di beberapa negara ditemui
adanya pemisahan profesi akuntan, sebagai ahli perpajakan atau hanya sebagai
akuntan perusahaan. Anggota suatu badan yang mengatur standar akuntansi bisa
terdiri hanya dari kalangan akuntan publik atau mengikutsertakan pihak-pihak
dari kalangan dunia usaha, industri,
pemerintah dan kalangan pendidik. Tingkat pendidikan dan pengalaman
dalam dunia praktis sebagai syarat seseorang untuk bisa menjadi anggota badan
tersebut juga akan menentukan kualitas standar dan aturan akuntansi sebagai
keluaran yang dihasilkan.
e)
Inflasi
Inflasi mengaburkan biaya historis akuntansi
melalui penurunan berlebihan terhadap nilai-nilai aset dan beban-beban terkait,
sementara di sisi lain melakukan peningkatan berlebihan terhadap pendapatan.
Negara-negar dengan inflasi tinggi seringkali menuntut perusahaan-perusahaan
melakukan berbagai perubahan harga ke dalam penghitungan keuangan mereka.
Meksiko dan beberapa negara Amerika Selatan menggunakan akuntansi tingkat umum
karena pengalaman mereke dengan hiperinflasi. Pada akhir tahun 1970-an,
sehubungan dengan tingkat inflasi yang tidak biasanya tinggi, AS dan Inggris
melakukan eksperimen dengan pelaporan pengaruh perubahan harga.
f) Teori akuntansi
Teori akuntansi sangat mempengaruhi
pelaksanaan praktik-praktik akuntansi seperti halnya yang terjadi di Belanda.
Di negara ini para ahli teori akuntansi mengatakan bahwa pengguna laporan
keuangan akan mendapatkan penilaian atas kinerja yang wajar dari sebuah
perusahaan jika akuntan diperbolehkan untuk menggunakan judgment untuk memilih
dan menampilkan angka-angka tertentu. Dalam hal ini disarankan penggunaan
replacement cost information. Salah satu contoh pengaruh teori akuntansi
terhadap praktik akuntansi adalah dengan disusunnya conceptual framework. g)
Accidents of history Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari kondisi
politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan. Kejadian-kejadian tertentu
biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa dalam penerapan metode
tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir tahun 1920-an memunculkan standar
akuntansi yang mengharuskan adanya pengungkapan (disclosure) data keuangan.
Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di pertengahan tahun 1997 menyebabkan
munculnya pernyataan atau interpretasi yang berkaitan dengan penggunaan mata
uang asing dalam pelaporan keuangan serta perlakuan atas selisih kurs.
h) Accidents of history Sistem dan praktik akuntansi tidak bisa lepas dari
kondisi politik dan ekonomi di negara yang bersangkutan.
Kejadian-kejadian tertentu biasanya memberikan pengaruh yang langsung terasa
dalam penerapan metode tertentu. Krisis ekonomi di Amerika Serikat di akhir
tahun 1920-an memunculkan standar akuntansi yang mengharuskan adanya
pengungkapan (disclosure) data keuangan. Untuk Indonesia, krisis nilai tukar di
pertengahan tahun 1997 menyebabkan munculnya pernyataan atau interpretasi yang
berkaitan dengan penggunaan mata uang asing dalam pelaporan keuangan serta
perlakuan atas selisih kurs. Kolonialisasi juga menyebabkan negara yang
diduduki dengan sendirinya mengikuti sistem dan praktik akuntansi negara yang
mendudukinya. Standar akuntansi tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan
dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu negara tertentu. Hal-hal tersebut
menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu negara berbeda dengan di Negara
lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari kegiatan perdagangan antar
Negara serta munculnya perusahaan multinasional mengakibatkan timbulnya
kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku secara luas di seluruh
dunia.
Standar akuntansi tidak dapat
dilepaskan dari pengaruh lingkungan dan kondisi hukum, sosial dan ekonomi suatu
negara tertentu. Hal- hal tersebut menyebabkan suatu standar akuntansi di suatu
negara berbeda dengan di Negara lain. Globalisasi yang tampak antara lain dari
kegiatan perdagangan antar Negara serta munculnya perusahaan multinasional
mengakibatkan timbulnya kebutuhan akan suatu standar akuntansi yang berlaku
secara luas di seluruh dunia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar